Sejumlah isu korupsi yang menimpa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali menjadi perhatian publik. Baru-baru ini, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. Pernyataannya memicu desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh dianggap memiliki nilai strategis namun juga membawa beban utang yang sangat besar. Menurut Mahfud MD, biaya per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS (sekitar Rp 863 miliar), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dollar AS. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang menaikkan anggaran dan ke mana uangnya pergi.
Dugaan mark up anggaran ini juga direspons oleh Anggota Komisi III DPR Abdullah. Ia menegaskan bahwa KPK harus turun tangan untuk menjawab keresahan publik. “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” ujarnya.
KPK telah mengkonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh dilakukan sejak awal 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik sudah mulai mengumpulkan informasi sejak lama, meski baru sekarang hal itu disampaikan ke publik.
“KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapa pun yang memiliki informasi atau data yang terkait dengan hal tersebut agar bisa menyampaikannya kepada KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih Jakarta, Senin (27/10/2025).
Penyelidikan saat ini fokus pada proses pengadaan lahan dari Jakarta sampai ke Bandung. Ada dugaan adanya pengondisian yang membuat nilai tanah dalam pembebasan lahan menjadi tidak wajar. “Apakah ada pengondisian, ada rekayasa yang kemudian harga (tanah) itu menjadi tidak wajar atau seperti apa. Nah, itu semuanya didalami,” tambah Budi.
Selain saksi, KPK melakukan analisis terhadap dokumen dan data terkait pengadaan proyek Whoosh. Tim akan mempelajari dan menganalisis dokumen, data, dan informasi lainnya yang relevan mendukung penyelidik untuk kemudian mendalami konstruksi dari dugaan adanya peristiwa tindak pidana dalam pengadaan kereta cepat ini.
Dugaan korupsi terkait proyek kereta Whoosh ini masih dalam tahap penyelidikan di KPK. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai aturan, dalam tahap penyelidikan, KPK masih tidak diperkenankan memberikan informasi detail mengenai proses pengusutan kasus yang sedang berlangsung.
Namun, KPK mengungkap dugaan korupsi dalam kasus Whoosh yang sedang diusut terkait pengadaan lahan. Ada dugaan terdapat oknum pejabat yang menjual tanah negara kembali ke negara dalam kasus tersebut.
Reaksi publik terhadap dugaan korupsi ini cukup signifikan. Berbagai komentar viral di media sosial menunjukkan ketidakpuasan terhadap penanganan proyek yang dinilai tidak transparan. Tren hashtag seperti #WhooshKorupsi dan #KPKUsutWhoosh mulai ramai dibicarakan.
KPK diharapkan dapat bertindak profesional dan independen dalam penyelidikannya. Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, dukungan penuh kepada KPK dalam menuntaskan kasus ini sangat penting.
Saat ini, KPK masih terus berprogres, mencari keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini. Publik menantikan hasil penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah dapat dipertahankan.
About the Author
