Ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes honorer di Jawa Barat menggelar aksi demo di depan Gedung Sate, Kota Bandung, menuntut kejelasan status kepegawaian mereka. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap para honorer, khususnya dalam konteks pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aksi tersebut digelar pada Jumat (5/8/2022), namun tuntutan mereka masih belum terwujud hingga saat ini. Para peserta demo menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memperjuangkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Mereka menilai bahwa selama pandemi, nakes honorer telah berjuang mati-matian, tetapi kini diabaikan oleh sistem yang dianggap tidak transparan.
Kronologi aksi ini dimulai dari persiapan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN). Dalam aksinya, ribuan peserta membawa spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Salah satu poster yang viral adalah tulisan “Disini aku rela ketemu mantan demi jadi ASN”, yang dibawa oleh seorang bidan bernama Siti Aisyah. Poster ini mencuri perhatian dan menjadi simbol perjuangan para honorer yang ingin diakui oleh pemerintah.
Pihak kepolisian juga turut mengamankan aksi ini. Sebanyak 2.600 personel gabungan diterjunkan untuk menjaga keamanan di beberapa titik, termasuk di dekat Gedung Sate. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan korlap aksi agar aksi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Unsur KKN yang dipermasalahkan dalam aksi ini terletak pada penyalahgunaan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap honorer. Banyak dari mereka merasa bahwa sistem pengangkatan menjadi ASN atau PPPK tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua tenaga kesehatan. Selain itu, ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bisa menjadi ajang kolusi antara pihak-pihak tertentu yang ingin mengontrol proses pengangkatan.
Reaksi publik terhadap aksi ini cukup besar. Banyak warga dan netizen yang mendukung tuntutan para nakes, sementara sebagian lainnya mengkritik cara mereka menyampaikan aspirasi. Di media sosial, hashtag seperti #ASNHargaMati dan #NakesJabar mulai ramai dibicarakan. Namun, tidak sedikit pula yang menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan tenaga honorer agar solusi yang diambil dapat lebih adil dan efektif.
Pernyataan resmi dari pihak gubernur dan pemerintah pusat masih terbatas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa aspirasi nakes akan diperjuangkan ke pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan konkret yang diumumkan. Sementara itu, Kemenpan RB melalui suratnya No. B/185/M.SM.02.03/2022 telah menyatakan bahwa sistem tenaga kerja honorer akan dihapus mulai November 2023.
Dampak dari aksi ini sangat signifikan. Kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian pemerintah semakin goyah, terutama karena banyak nakes yang merasa diabaikan meskipun telah berkontribusi besar selama masa pandemi. Selain itu, aksi ini juga menjadi isu politik yang bisa memengaruhi citra pemerintah daerah dan pusat.
Penutup
Sampai saat ini, status kepegawaian para nakes honorer di Jawa Barat masih belum jelas. Meski Gubernur Ridwan Kamil menyatakan akan memperjuangkan aspirasi mereka, belum ada kebijakan yang secara langsung mengatasi masalah ini. Publik dan para nakes sendiri masih menantikan kejelasan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk PP yang jelas atau mekanisme pengangkatan yang transparan. Aksi demo di Gedung Sate menjadi bukti bahwa masalah ini tidak bisa lagi ditunda, dan harus segera mendapatkan solusi yang adil.
About the Author
